6 Jenis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia & Manfaatnya bagi Bisnis

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan bagi berbagai entitas, mulai dari perusahaan swasta hingga lembaga pemerintah. 

SAK adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang mengatur bagaimana entitas harus mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan mereka. Setiap entitas dengan ukuran dan prinsip yang berbeda, akan mengadopsi jenis SAK yang beda juga. 

Dalam dunia bisnis dan keuangan, pemahaman yang baik tentang SAK sangat penting, karena laporan keuangan yang akurat dan transparan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan, investor, analis keuangan, dan pihak berwenang untuk membuat keputusan strategis dan mengukur kinerja entitas. 

Apa itu Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan aturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas bisnis. 

SAK biasanya mencakup berbagai aspek akuntansi keuangan, seperti pengakuan pendapatan, penilaian aset dan kewajiban, pengungkapan informasi, dan berbagai topik lainnya yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan informatif. 

Tujuan utama SAK adalah untuk menciptakan keseragaman, konsistensi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami dan digunakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, investor, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, SAK juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. 

SAK dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan regulasi, praktik bisnis, dan perkembangan ekonomi melalui proses revisi, amandemen, atau penyesuaian tahunan yang dilakukan oleh DSAK.

Baca juga: Panduan Laporan Keuangan: 5 Jenis, Fungsi, dan Contohnya

Proses pembentukan SAK Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan di indonesia disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Hal ini diatur dalam PO Ikatan Akuntansi Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. 

Selain melakukan penyusunan dan mengesahkan SAK, beberapa wewenang dan tanggung jawab DSAK lainnya yaitu menjawab pertanyaan publik terkait SAK dan mengusulkan program kerja DSAK/DSAS IAI. 

Dalam menyusun SAK, DSAK mengikuti Due Process Procedure penyusunan dan pencabutan SAK. Due Process Procedure penyusunan dan pencabutan SAK tersebut meliputi:

• Mengidentifikasi isu;
• Mengonsultasikan isu dengan DKSAK IAI jika diperlukan;
• Melakukan riset terbatas terkait SAK;
• Membahas materi SAK;
• Mengesahkan dan mempublikasikan draft eksposur;
• Melaksanakan dengar pendapat publik terhadap draft yang telah dibuat; 
• Melakukan dengar pendapat terbatas jika diperlukan;
• Membahas masukan publik;
• Mengesahkan SAK. 

Proses tersebut tidak wajib dilakukan pada saat penyusunan buletin teknis dan produk pendukung SAK lainnya. 

Fungsi standar akuntansi keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia akuntansi dan keuangan. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama SAK:

1. Menciptakan keseragaman dan meningkatkan kualitas informasi

Dengan adanya SAK, entitas bisnis di berbagai sektor dan industri harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama dalam mengukur, mengakui, dan mengungkapkan transaksi keuangan. Ini memungkinkan perbandingan yang lebih baik antara berbagai perusahaan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang benar, laporan keuangan juga menjadi lebih relevan, dapat diandalkan, dan berguna bagi para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya.

2. Meningkatkan transparansi dan meminimalisir manipulasi 

Para pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah memahami bagaimana entitas bisnis mengukur dan mengungkapkan transaksi keuangan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Dengan memiliki pedoman yang ketat dalam mengakui dan mengukur transaksi keuangan, SAK juga membantu meminimalkan potensi manipulasi atau penyalahgunaan informasi keuangan oleh pihak-pihak tertentu, seperti manajemen atau pemilik bisnis.

3. Meningkatkan perbandingan dan evaluasi kinerja

SAK memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara kinerja berbagai perusahaan. Ini berguna bagi investor, analis, dan pemangku kepentingan lainnya yang ingin membandingkan kinerja keuangan entitas bisnis dengan pesaing atau dengan tahun-tahun sebelumnya.

4. Memfasilitasi akses ke modal 

Kepatuhan terhadap SAK dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Ini dapat membuat perusahaan lebih mudah mengakses modal baik melalui penerbitan saham maupun pinjaman.

5. Mematuhi regulasi dan melindungi pemangku kepentingan

SAK sering kali diadopsi atau diwajibkan oleh otoritas regulasi dan hukum di berbagai negara. Kepatuhan terhadap SAK merupakan kewajiban hukum untuk perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan.

SAK juga membantu melindungi pemangku kepentingan seperti pemegang saham dari potensi penipuan atau praktik tidak etis dalam penyusunan laporan keuangan.

Baca juga: Akuntansi: Prinsip Dasar, Proses, dan 8 Jenis Bidangnya

6 jenis standar akuntansi keuangan di Indonesia

Di Indonesia, terdapat empat jenis standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, dan SAP. 

Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing jenis standar tersebut: 

1. PSAK-IFRS

PSAK-IFRS adalah singkatan dari Prinsip Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Reporting Standards, standar yang mengacu pada pengadopsian International Financial Reporting Standards (IFRS) yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB).

IFRS adalah standar yang relatif kompleks, terutama untuk perusahaan dengan operasi yang kompleks atau lintas batas. Oleh karena itu, penggunaan PSAK-IFRS memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan panduan yang terkandung dalam IFRS.

Kepatuhan terhadap PSAK-IFRS wajib bagi perusahaan yang terdaftar di BEI. Namun, beberapa entitas yang bukan terdaftar di BEI juga dapat memilih untuk mengadopsi IFRS untuk meningkatkan transparansi dan daya saing mereka.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari adopsi PSAK-IFRS:

1. Keseragaman internasional – PSAK-IFRS mengadopsi standar internasional IFRS, yang digunakan di banyak negara di seluruh dunia.
2. Akses ke modal global – Adopsi PSAK ini dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor dan kreditur global. 
3. Peningkatan kualitas informasi – PSAK-IFRS mendorong penyajian informasi keuangan yang lebih terperinci dan relevan dalam laporan keuangan. 
4. Transparansi yang lebih baik – PSAK-IFRS mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan. 
5. Kepercayaan dan reputasi – PSAK-IFRS dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Ini membantu membangun reputasi yang baik di pasar.
6. Efisiensi perbandingan – PSAK-IFRS memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara perusahaan yang beroperasi dalam berbagai sektor dan negara. 
7. Penghindaran risiko hukum – Kepatuhan terhadap PSAK-IFRS dan standar internasional serupa dapat membantu perusahaan menghindari risiko hukum dan regulator dalam hal pelaporan keuangan.
8. Perkembangan profesionalisme – Penggunaan PSAK-IFRS mendorong profesionalisme dalam praktik akuntansi dan keuangan di Indonesia.
9. Peningkatan akses modal – Perusahaan yang mengikuti PSAK-IFRS dan memiliki laporan keuangan yang transparan dapat lebih mudah mengakses modal baik melalui penerbitan saham maupun pinjaman.

Dengan menggunakan PSAK-IFRS, perusahaan di Indonesia dapat memenuhi persyaratan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional, yang diharapkan akan meningkatkan daya tarik mereka bagi investor global dan memudahkan perbandingan dengan perusahaan di luar negeri.

SAK-ETAP

SAK-ETAP adalah singkatan dari “Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.” dirancang khusus untuk entitas bisnis yang tidak terdaftar BEI dan tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan PSAK-IFRS 

SAK-ETAP disusun dengan lebih sederhana daripada PSAK-IFRS. Ini membuatnya lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh entitas bisnis yang mungkin memiliki sumber daya terbatas untuk mengadopsi standar yang lebih kompleks.

SAK-ETAP dapat disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan jenis bisnis entitas. Ini berarti bahwa standar ini dapat diterapkan dengan lebih fleksibel tergantung pada karakteristik masing-masing entitas.

Manfaat dari penggunaan SAP-ETAP meliputi: 

1. Kepatuhan dan transparansi – SAP-ETAP membantu entitas bisnis yang tidak diwajibkan menerapkan PSAK-IFRS untuk memenuhi kewajiban hukum 
2. Kemudahan penggunaan – SAP-ETAP dirancang dengan lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik entitas bisnis yang lebih kecil atau kurang kompleks.
3. Kustomisasi – SAP-ETAP dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas bisnis, termasuk jenis industri, ukuran, dan kompleksitas. 
4. Peningkatan akurasi – Dengan menggunakan SAP-ETAP, entitas bisnis dapat meningkatkan akurasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan mereka. 
5. Penghindaran risiko hukum – membantu entitas bisnis menghindari risiko hukum yang dapat muncul jika mereka tidak mematuhi peraturan akuntansi dan pelaporan yang berlaku.
6. Peningkatan akses modal – Menyusun laporan keuangan dengan baik, meskipun dengan menggunakan SAP-ETAP, dapat meningkatkan daya tarik entitas bisnis bagi investor potensial dan kreditur. 
7. Pengelolaan keuangan yang lebih baik – Dengan menggunakan SAP-ETAP, entitas bisnis dapat memantau dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
8. Penghindaran kesalahan akuntansi – SAP-ETAP dapat membantu entitas bisnis menghindari kesalahan akuntansi yang dapat muncul jika mereka tidak memiliki sistem yang terstruktur untuk mencatat transaksi keuangan.
9. Pengembangan profesionalisme – Penggunaan SAP-ETAP dapat meningkatkan tingkat profesionalisme dalam praktik akuntansi entitas bisnis 
10. Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan – Kepatuhan terhadap SAP-ETAP dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap entitas bisnis, termasuk pemegang saham, analis keuangan, dan lembaga pengawas.

Dengan menggunakan SAK-ETAP, entitas yang lebih kecil dan kurang kompleks dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi persyaratan peraturan dan memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan mereka tanpa harus mengikuti standar yang mungkin terlalu rumit.

3. PSAK Syariah

PSAK Syariah adalah singkatan dari “Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Syariah.” sejenis standar akuntansi keuangan yang diterapkan di Indonesia khusus untuk entitas bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah/Islam.

PSAK Syariah mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang melarang praktik-praktik tertentu seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan larangan lain yang diatur oleh hukum Islam.

Standar ini mencakup berbagai aspek akuntansi, seperti pengakuan pendapatan, pengukuran aset, kewajiban, dan pengungkapan informasi yang relevan dalam konteks ekonomi syariah dengan prinsip syariah.

Salah satu aspek yang dapat ditemui dalam PSAK Syariah adalah alokasi zakat. Entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah mungkin memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian dari laba mereka untuk zakat (sumbangan amal).

Entitas yang mengadopsi PSAK Syariah dapat berkonsultasi dengan otoritas syariah atau badan pengawas syariah yang berwenang untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan laporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan PSAK Syariah:

1. Kepatuhan syariah – membantu entitas untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai etika dan keuangan Islam.
2. Kepercayaan pemangku kepentingan – Mereka dapat yakin bahwa laporan keuangan dan praktik akuntansi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka anut.
3. Peningkatan akses modal – Memudahkan akses ke modal, terutama dari investor yang berorientasi pada investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. 
4. Transparansi dan kepatuhan – Mengungkapkan dengan jelas bagaimana mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan mereka. 
5. Alokasi zakat – Entitas yang menerapkannya mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam hal pelaporan keuangan.
6. Peningkatan citra dan reputasi – Meningkatkan citra dan reputasi entitas bisnis dalam komunitas Islam, serta memperluas peluang bisnis dalam pasar berorientasi syariah.

Dengan menggunakan PSAK Syariah, entitas bisnis dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

4. SAP

SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) adalah seperangkat pedoman akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah untuk menyusun laporan keuangan mereka. 

Standar Akuntansi Pemerintah biasanya diterbitkan oleh otoritas akuntansi pemerintah di suatu negara. Otoritas ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengeluarkan pedoman akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan entitas pemerintah.

SAP diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Standar Akuntansi Pemerintah memiliki penekanan khusus pada aspek-aspek yang relevan dengan entitas pemerintah, seperti penganggaran, pengelolaan dana publik, dan pelaporan kinerja dalam pencapaian tujuan publik.

Standar Akuntansi Pemerintah seringkali mencakup panduan yang spesifik untuk pengukuran dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan sektor publik, seperti dana pensiun pemerintah, infrastruktur publik, dan tanggung jawab fiskal.

Beberapa manfaat utama dari SAP adalah:

1. Transparansi keuangan – Memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana publik digunakan.
2. Akuntabilitas – Pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten, sehingga pemangku kepentingan dapat melacak dan memverifikasi penggunaan dana tersebut.
3. Pemantauan kinerja – Mengukur pencapaian tujuan-tujuan publik dan mengevaluasi efektivitas program dan proyek pemerintah.
4. Keputusan yang lebih baik – Data yang akurat dan terpercaya memungkinkan perencanaan yang lebih efisien.
5. Penghematan biaya – Dengan adanya prosedur dan standar yang jelas, proses akuntansi menjadi lebih efisien dan terorganisir.
6. Kepatuhan hukum – Mengurangi risiko hukum dan sanksi yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan.
7. Pengakuan dana publik – Pengakuan yang benar memastikan bahwa semua dana yang dikelola diakui dan dicatat dengan benar dalam laporan keuangan.
8. Pengambilan keputusan investasi – Meningkatkan akses pemerintah ke pasar modal dan modal asing.
9. Kepercayaan publik –  Ketika pemerintah mengikuti standar akuntansi yang ketat, masyarakat merasa lebih yakin bahwa dana publik dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan.
10. Perbandingan dan evaluasi – SAP memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah lokal, regional, dan nasional. Ini membantu dalam evaluasi dan perbaikan program-program pemerintah.

Secara keseluruhan, Standar Akuntansi Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah. 

5. SAK EMKM

Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah seperangkat standar akuntansi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan entitas bisnis dengan skala operasi yang lebih kecil, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah seperangkat standar akuntansi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan entitas bisnis dengan skala operasi yang lebih kecil, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dengan SAK EMKM, entitas kecil dapat mengurangi biaya pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ini karena standar ini lebih mudah diimplementasikan dan memerlukan sumber daya yang lebih sedikit daripada SAK yang lebih kompleks.

SAK EMKM cocok untuk berbagai jenis organisasi dan badan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk perusahaan dagang, usaha keluarga, toko kecil, koperasi, warung, dan bisnis sejenis yang memiliki skala operasi yang lebih kecil.

Di Indonesia, ada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku untuk entitas dengan karakteristik EMKM.

6. SAK EP

Standar Akuntansi Entitas Publik (SAK EP) adalah seperangkat standar akuntansi yang diterapkan pada entitas bisnis atau organisasi yang memiliki karakteristik sebagai entitas publik.

SAK EP disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan bagi entitas privat yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.

Perbedaan SAK EP dan  SAK Umum yang berbasis IFRS, yaitu:

1. Tidak ada topik yang tidak relevan bagi entitas privat, misalnya laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi.
2. Menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi, sehingga entitas privat akan mengikuti kebijakan akuntansi tunggal untuk transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu. Misalnya, properti investasi diukur dengan model nilai wajar jika tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Jika memerlukan biaya atau upaya yang berlebihan, maka menggunakan model biaya.
3. Penyederhanaan beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran.
4. Pengungkapan yang lebih sedikit.
5. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana.

SAK EP memiliki perbedaan yang signifikan dengan SAK ETAP. Misalnya penggunaan nilai wajar untuk properti investasi dan aset biologis, penggunaan konsep penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income), laporan keuangan konsolidasian, kombinasi bisnis dan goodwill, pengaturan lebih rinci untuk aset dan liabilitas keuangan, pajak tangguhan, dll. 

Baca juga: Akuntan Publik adalah: Tugas, 3 Jenis Pelayanan, & Gajinya

Kesimpulan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah seperangkat pedoman, prinsip, dan prosedur yang mengatur cara entitas bisnis dan organisasi lainnya mengukur, mengungkapkan, dan melaporkan informasi keuangan mereka. 

SAK memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pelaporan keuangan. Semakin kompleks suatu bisnis semakin kompleks juga SAK yang akan berlaku. 

Untuk memastikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan SAK, banyak entitas bisnis saat ini beralih ke perangkat lunak akuntansi yang canggih. Ini bukan hanya untuk memenuhi persyaratan peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Impact Accounting dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan entitas bisnis dalam mematuhi SAK dengan mudah. Anda dapat menghemat waktu, mengurangi potensi kesalahan, dan memfokuskan energi Anda pada pertumbuhan dan kesuksesan bisnis.

Baca juga: Software Akuntansi adalah Solusi agar Bisnis Cepat Maju